TIONGKOK DAN BELEID TERHADAP ISLAM

Oleh : Imron Rosyadi Hamid, Rois Syuriyah PCINU Tiongkok

Dalam epilog buku kompilasi hasil konferensi bertema Everyday Life of Islam, Focus on Islam in China yang diselenggarakan Universitas Cornel Tahun 2012, sinolog dari Amerika, Jonathan Lipman (2014) pernah mewanti-wanti pentingnya kejelian dalam membedakan tulisan-tulisan berkait China dari pemikir-pemikir Tiongkok sendiri dengan para pemikir barat/ Amerika (US-based scholars) karena menyangkut kompleksitas diskursus yang dipengaruhi oleh bahasa, sejarah nasional, intervensi negara dan sebagainya. Penulis A History of Muslims in Northwest China (1997) ini lalu mencontohkan terminologi minzu (etnis, ras) yang secara kategoris berbeda dengan zongjiao (agama) tetapi sering digunakan secara tumpang tindih. Lipman tidak salah, sebagian komunitas muslim dunia termasuk di Indonesia sering ‘nggebyah uyah’ dan mengaitkan – untuk tidak mengatakan mempolitisasi – sikap Pemerintah Tiongkok atas elemen tertentu dari etnis Uyghur dengan kebijakan terhadap Islam. Tulisan ini ingin membedah sejauhmana kebijakan Pemerintah Tiongkok dalam melakukan treatment atas keberadaan Islam dan umat muslim dengan tidak mencampuradukkannya dengan persoalan etnis Uyghur di Xinjiang.

Konstitusi Tiongkok dan Pengakuan terhadap Islam

Meskipun memiliki haluan komunis, konstitusi Tiongkok tetap menjamin rakyatnya untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Dalam Pasal 36 xianfa (konstitusi) mereka disebutkan, “Setiap warga negara menikmati kebebasan memeluk agama. Tidak ada organ negara, organisasi publik atau individu yang dapat memaksa warga negara untuk memeluk atau tidak memeluk agama. Mereka juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap warga negara yang memeluk atau tidak memeluk agama”. Tiongkok hanya mengakui lima agama resmi : Islam, Katolik, Protestan, Budha, dan Tao (Qianfan Zhang, 2012 : 243)
Keberadaan Islam sebagai agama resmi ditandai berdirinya Asosiasi Islam Tiongkok (Zhongguo Yisilanjiao Xiehui) di Tahun 1953, meskipun perkembangannya mengalami kemandekan setelah Mao Zedong menjalankan Revolusi Kebudayaan (1966-1976) dan dianggap sebagai dekade hitam (black decade) bagi keberadaan agama-agama di Tiongkok (Elisabeth Alles, dkk, 2003:7). Naiknya Deng Xiaoping Tahun 1978 dengan reformasi ekonomi dan kebijakan pintu terbuka (gaige kaifang), memberikan angin segar bagi perkembangan agama-agama di Negeri Tirai Bambu ini. Tahun 1979, Deng Xiaoping menghidupkan kembali Departemen Agama (Guojia Zongjiao Shiwu Ju) dan mengijinkan pembukaan kembali gereja, kuil dan masjid di seluruh Tiongkok. Hanya hitungan bulan dari penerapan kebijakan ini, jumlah masjid, gereja dan kuil meningkat pesat di Tiongkok. Pada Tahun 1980 Pemerintahan Deng mengijinkan diselenggarakannya Muktamar Islam Tiongkok setelah puluhan tahun vacum dan dihadiri 256 delegasi dari berbagai etnik muslim. Kebijakan Deng di bidang agama ini oleh Fenggang Yang (2004) disebut sebagai bringing religious life back to the public scene (membawa kembali kehidupan beragama ke ruang publik).

Kebijakan Xi Jinping terhadap Islam
Kunjungan Xi Jinping ke Masjid Xincheng di Kota Yinchuan Ningxia dan berdialog dengan pengurus dan warga muslim Bulan Juli 2016 menjadi simbol awal keseriusannya untuk meletakkan urusan agama sebagai salah satu prioritas dalam memimpin Tiongkok. Beberapa bulan sebelumnya, 22 April 2016 dalam pembukaan Konferensi Nasional Agama-agama di Beijing, Xi Jinping menyatakan “religion is, as always, one of the priorities must handle properly in governing the country. Our initiatives in regard to religion play a particularly important role in the overall work of the country” (Xi Jinping The Governance Of China, 2017: 329)
Beberapa bulan setelah kunjungan Presiden Xi Jinping ke Masjid Xincheng, Pemerintah Tiongkok merilis Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (National Action Plan of Human Rights) 2016-2020 dengan memasukkan perbaikan pelayanan ibadah haji bagi Umat Islam sebagai salah satu programnya. Tahun lalu Pemerintah Tiongkok juga meluncurkan kebijakan Reformasi Demokrasi di Tibet dan mengaitkan persoalan perlindungan kebebasan beragama, salah satunya, berkait dengan keberadaan empat masjid dan duabelas ribu muslim di sana (Tiongkok Daily, 28 Maret 2019). Bukan itu saja, seandainya tidak terjadi wabah Covid-19, tahun ini adalah tahap akhir pembangunan ‘Kota Islam’ Hui Cultural Park di Yongning Kota Yinchuan yang menelan biaya 3,5 miliar dolar Amerika (sekitar 45 triliun rupiah). Hui Cultural Park dibangun di atas lahan 67 hektar dengan arsitektur ala Taj Mahal dan dilengkapi berbagai fasilitas seperti museum, taman raksasa, restoran serta exhibition center. Hui merupakan zuqun (kelompok etnis) yang tinggal menyebar di seluruh Tiongkok dengan konsentrasi di Ningxia, Hainan, Gansu,Yunnan dan Qinghai serta menjadi entitas yang mampu melakukan akulturasi budaya.

Kebijakan baru : Sinifikasi Islam

Tahun lalu, Stasiun TV Deutsche Welle menyajikan laporan William Yang dengan judul menarik: What Does China want to achieve by ‘modifying Islam’? (apa yang ingin dicapai Tiongkok dengan ‘memodifikasi Islam’?). Laporan ini merespon kebijakan baru yang dikeluarkan otoritas Tiongkok berkait program ‘sinifikasi Islam’ (Sinification of Islam 2018-2022) yang bertujuan menyelaraskan Islam dengan norma-norma Tiongkok. Banyak pihak mengkritik xingzheng fagui (aturan administrasi) ini sebagai bentuk xenophobia atas sesuatu yang berbau Islam di tengah maraknya pemberitaan atas nasib etnik Uyghur di Xinjiang, tetapi pemerintahan Xi Jinping berpandangan perlu menciptakan suasana baru bagi penyebaran dan pengembangan agama-agama di Tiongkok termasuk Protestan dan Katolik (Foreign Policy, Maret 2019).
Kebijakan sinifikasi Islam 2018-2022 yang pembahasannya melibatkan Asosiasi Islam dari delapan propinsi di Tiongkok tersebut memuat historical backgroud terkait kedatangan Islam ke Tiongkok yang dimulai sejak era Dinasti Tang (618-907) dan Song (960-1279). Bahkan di era Dinasti Yuan (1271-1368), ada badan khusus yang bertanggung jawab terhadap urusan Agama Islam baik di pemerintahan lokal maupun pusat. Wajah ‘Islam Tiongkok’ mulai tampak di era Dinasti Ming (1368-1644) dan Qing (1644-1911), dengan pembentukan sistem komunitas masjid (sifang) dan pembelajarannya (jingtang jiaoyu) serta penggunaan konfusianisme sebagai sarana untuk menafsirkan tulisan-tulisan yang menjadi sumber ajaran Islam.
Jika membaca beberapa paragraf kebijakan sinifikasi yang ingin membawa tradisi positif Islam agar bisa menyerap nilai-nilai budaya dan sosialisme Tiongkok demi penegakkan kecintaan pada negara dan agama (uphold the unity of love of country and faith), maka agak sulit untuk tidak mengatakan bahwa program ini pararel dengan pemikiran KH. Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi Islam dalam konteks Indonesia. Bagi Gus Dur, kontekstualisasi Islam menjadi sangat penting agar nilai-nilai Islam bisa membumi dengan cara mengakomodir keragaman budaya dan kebutuhan masyarakat dengan tanpa mengubah doktrin ajarannya. Akhirnya, terlepas dari mereka yang setuju atau tidak dengan beleid sinifikasi Islam ini, kita perlu memahami konstatasi Al Islamu shalihun li kulli zaman wa makan (Islam itu relevan di segala waktu dan tempat), termasuk di Tiongkok bukan?
Wallahu’ a’lam bi as shawab.

pcinutiongkok